PGRI Desak UN dan R/SBI Dihentikan

• Pendidikan Berlangsung Tanpa Arah

JAKARTA  - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mendesak agar ujian nasional (UN) dihentikan. Sebab, UN gagal meningkatkan mutu pendidikan.

’’Oleh karena itu, PGRI juga menuntut pemerintah menghentikan kebijakan UN mulai 2011 dan menggantikannya dengan model ujian yang sesuai dengan perundang-undangan,’’ kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo dalam siaran persnya, Kamis (25/11).

Selain gagal meningkatkan mutu pendidikan, UN juga gagal membangkitkan semangat belajar. ’’Sebaliknya, UN berdampak buruk memperkuat nilai-nilai koruptif pada jiwa anak, menghancurkan citra guru, dan lembaga pendidikan,’’ tegasnya
Dalam siaran pers menyambut Ulang Tahun PGRI Ke-65 dan peringatan Hari Guru Nasional, PGRI juga mendesak agar pemerintah menghapus gagasan dan kebijakan terkait dengan Rintisan/Sekolah Bertaraf International (R/SBI) serta World Class University (WCU).

’’R/SBI dan WCU berdampak pada pengabaian kepentingan bangsa dan komersialisasi pendidikan,’’ ujarnya.
Ilegal PGRI juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah (PP) sebagai implementasi dari UU No 20/2003. ’’Sebab, baru tiga dari puluhan PP yang seharusnya terbit sebagai amanat Undang-undang Sisdiknas, sehingga secara praktis pendidikan berlangsung ilegal,’’ ungkapnya.

PGRI juga menilai, sejauh ini proses pendidikan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa.Sebab, desain pendidikan nasional masih saja meneruskan apa yang dirancang oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam kerangka politik etis.

’’Oleh karena itu, pendidikan kita tetap menunjukkan ciri-ciri yang diskriminatif, menghasilkan tenaga kerja murah, dan menjadi pegawai sipil pribumi (PNS),’’ tuturnya.

Dia menambahkan, pendidikan nasional belum disusun sebagai upaya membangun mindset dan mentalitas bangsa merdeka yang bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Ketiadaan visi tersebut telah menjadikan operasi pendidikan nasional berlangsung tanpa arah dan tidak lebih dari kegiatan pemberantasan buta huruf belaka.

’’Program pendidikan bukan dijadikan agenda dalam strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa. PGRI berkeyakinan, langkah perbaikan dan penyelamatan bangsa ke depan sangat tergantung pada kesediaan pemerintah untuk menomorsatukan pendidikan dan memuliakan guru,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, tanpa bersungguh-sungguh menangani hal itu, maka akselerasi kemajuan bangsa yang mantap tidak akan terjadi. Sehubungan dengan hal itu, PGRI mendesak agar pemerintah bersungguh-sungguh memuliakan guru melalui penerapan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

’’Hal itu harus disertai dengan pengutamaan peningkatan kompetensi dan remunerasinya. Sebab, kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas guru,’’ tegasnya. (H28-37)

Cinta anak secara proporsional

Betapa senang dan bersyukurnya Ibrahim AS ketika Allah mengaruniai seorang anak saat dirinya berusia 70 tahun. Ketika anak itu telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya, terasa membanggakan dan memperlihatkan kemandiriannya, Ibrahim mendapat perintah agar menyembelih anak tercinta satu-satunya itu. Peristiwa dramatis itu kemudian direkam dalam Alquran (QS Al-Shaffat: 102).

Tetapi, ketika upacara penyembelihan berlangsung, Allah menggantikannya dengan seekor domba gemuk. Peristiwa ini merupakan ajaran yang sangat revolusioner sepanjang sejarah manusia. Ibrahim AS berhasil mengembalikan hakikat dan esensi kurban kepada asalnya. Kemuliaan dan kesabaran Ibrahim dalam menghadapi ujian itu kemudian menjadi ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui ritual haji sebagai rekonstruksi perjalanan Ibrahim AS. Di antara pesan yang sangat penting dari kisah itu adalah peringatan Allah agar kita tidak memberhalakan dunia yang termanifestasi terutama dalam bentuk cinta kepada anak sehingga melupakan cinta kepada Tuhan dan sesama manusia. Memang salah satu kecenderungan dasar manusia adalah cinta kepada lawan jenis, membanggakan anak, harta, perhiasan, sawah, kendaraan dan kesenangan duniawi lainnya (QS Ali Imron: 14). Teramat mudah dijumpai betapa orangtua rela bekerja keras, membanting tulang, mengumpulkan uang demi kebahagiaan anak mereka. Karena cinta kepada anak pula, kadang-kadang orangtua kehilangan akal sehat dan lepas kontrol moralnya sehingga tidak segan-segan melakukan korupsi karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarga. Melalui kisah Ibrahim AS, kita diperingatkan oleh Allah agar kecintaan pada dunia tidak mengalahkan atau bahkan melupakan cinta kepada Allah. Janganlah kecintaan pada anak menjadi berhala yang bersemayam di hati dan pikiran sehingga menutup nurani untuk melihat kebenaran dan lebih jauh lagi jangan sampai lupa bahwa anak adalah amanat yang harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan. Kecintaan orangtua kepada anak bisa tidak murni karena terbajak oleh proyeksi egonya, yang terarahkan tidak hanya kepada anak tetapi juga kepada materi, jabatan, popularitas dan kemegahan. Egoisme destruktif inilah yang seharusnya disembelih yang antara lain disimbolkan melalui menyembelih seekor binatang. Penyembelihan kurban merupakan perlambang bahwa kita pada hakikatnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Seperti sikap egois, mementingkan diri sendiri, suka merusak, tamak, memprovokasi, tidak pernah puas, mau menang sendiri dan menindas orang yang lemah. Itu semua adalah sifat dan sikap yang harus dibuang jauh, untuk selanjutnya digantikan dengan sifat dan sikap mulia: suka menolong, santun, sederhana, terbuka, mengutamakan kemaslahatan bersama, mau menerima kritik dan rendah hati. Setiap orang yang berkurban menyerahkan kambing atau sapi. Bagi orang yang berkurban, penyembelihan itu merupakan simbol ketaatan dan ketulusan serta pengabdian kepada Allah, dengan disertai rasa tidak memutlakkan kepemilikan harta dan anak. Sementara secara sosial, manfaat daging kurban bisa dinikmati oleh anggota masyarakat di sekitarnya sebagai bentuk solidaritas kepada sesama manusia (QS Al-Hajj: 26). Rangkaian ibadah kurban lebih tepat dipahami sebagai medium yang diciptakan Allah untuk memberi pelajaran kepada umat manusia secara universal mengenai makna hidup dan kehidupan, agar rasa kepemilikan dan kecintaan kepada pangkat, kedudukan, harta dan anak berada pada batas proporsinya.

20 Ciri Anak Anda Tergolong "Underachiever"

Rabu, 24 November 2010 | 15:13 WIB

CK

ILUSTRASI: Anak yang underachieve atau underachiever kemungkinan adalah anak yang kreatif, sangat verbal dan berkemampuan matematis yang sangat tinggi.

KOMPAS.com — Menurut dr Sylvia Rimm, Profesor di Case Western Reserve University School of Medicine, Amerika Serikat, anak dengan keterbelakangan atau underachiever kemungkinan adalah anak yang kreatif, sangat verbal, dan memiliki kemampuan matematis yang sangat tinggi. Meskipun begitu, dengan bakat yang dia dimiliki, anak yang tergolong underachiever tidak sesukses anak-anak lain di sekolahnya.
Rimm, psikolog dan penulis buku laris See Jane Win itu, mengatakan bahwa underachievement dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau kegagalan untuk menampilkan tingkah laku atau prestasi sesuai usia atau bakat yang dimiliki anak. Menurut Rimm, dengan kata lain, potensi si anak tidak terpenuhi (unfulfilled potentials).
Memperkuat pandangan Rimm, menurut Montgomery seperti dalam jurnal Westminster Institute of Education, seorang anak dapat dikatakan underfunctioning bila memiliki lima dari indikator yang ada di bawah ini, yaitu:
1. Adanya pola yang tidak konsisten pada pencapaian dalam tugas-tugas sekolah
2. Adanya pola yang tidak konsisten pada pencapaian pada mata pelajaran tertentu
3. Adanya ketidakcocokan antara kemampuan dan pencapaian karena kemampuan yang dimiliki ternyata lebih tinggi
4. Konsentrasi yang kurang
5. Suka melamun atau mengkhayal di dalam kelas
6. Terlalu banyak melawak di dalam kelas
7. Selalu mempunyai strategi untuk menghindari pengerjaan tugas sekolah
8. Kemampuan belajar yang rendah
9. Kebiasaan belajar yang tidak baik
10. Sering menghindar dan tidak menyelesaikan tugas-tugas sekolah
11. Menolak untuk menuliskan apa pun
12. Terlalu banyak aktivitas dan gelisah atau tidak bisa diam
13. Terlalu kasar dan agresif atau terlalu submisif dan kaku dalam bergaul
14. Adanya ketidakmampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan sosial dengan teman sebaya
15. Adanya ketidakmampuan untuk menghadapi kegagalan
16. Adanya ketakutan dan menghindar dari kesuksesan
17. Kurang mampu untuk menggali pengetahuan yang dalam tentang diri dan orang lain
18. Kemampuan berbahasa yang rendah
19. Terus berbicara dan selalu menghindar untuk mengerjakan sesuatu
20. Merupakan bagian dari kelompok minoritas

Sumber: www.episentrum.com  & www.wholefamily.com

Selamat Hari Guru, dan Jadilah Guru Profesional yang Berkarakter

Wijaya Kusumah

| 25 November 2010 |

dari Kompasianer

Setiap tanggal 25 November 2010, para guru berulang tahun. Ulang tahun yang usianya sama dengan ulang tahun kemerdekaan negera republik Indonesia. Artinya, sudah 65 tahun perayaan ulang tahun guru rutin setiap tahun diselenggarakan. Kebetulan tanggal itu adalah tanggal dimana Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dibentuk. Tentu kita berharap banyak kepada organisasi PGRI di hari ulang tahunnya yang ke-65 ini.

Dengan usianya yang sudah masuk usia manusia lanjut usia (manula), seharusnya PGRI sudah semakin bijaksana, dan mampu menjalankan program kerjanya yang berpihak kepada peningkatan kinerja guru untuk menjadi guru profesional. Bukan hanya profesional, tetapi juga berkarakter. Sebab guru yang berkarakter akan mampu menularkan karakter yang baik kepada para peserta didiknya.  Bila guru tak memiliki karakter yang baik, maka akan jadi apa para peserta didiknya kelak. Bisa jadi, gayus-gayus baru akan bermunculan di negeri ajaib ini.

Hal itulah yang terjadi saat ini. Korupsi begitu merajalela. Kejujuran dan Kepedulian nampaknya menjadi sesuatu yang langka dimiliki oleh para pendidik. Demi sebuah prestise menjadi guru profesional, banyak oknum guru yang  menanggalkan kejujurannya, hanya demi selembar sertifikat guru profesional. Kepedulian kepada sesama gurupun sudah mulai pudar, dimana kolaborasi guru dalam melakukan kegiatan ilmiah seolah-olah hilang ditelan bumi. Hanya sedikit sekali guru yang mampu membuat dan menulis karya tulisnya sendiri.

Terungkapnya kasus plagiasi 1.700 guru di Riau menunjukkan sebagian kecil dari kecurangan dalam memenuhi portofolio sertifikasi guru. Banyak masyarakat yang merisaukan aneka pelanggaran itu, tetapi program sertifikasi terus saja melaju atas nama pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan. Kita pun hanya bisa mengurut dada, sebab kasus plagiasi masih terus terjadi, dan itu masih dilakukan oleh mereka yang bernama guru.

Tentu kita berharap ada perbaikan terus menerus dalam sistem sertifikasi guru yang menguntungkan para guru itu sendiri. Sebab tujuan sertifikasi itu sendiri sangat mulia, dimana harkat dan martabat guru ditingkatkan dan profesi guru diakui sama dan sejajar dengan profesi lainnya. Disamping kesejahteraan guru ditingkatkan, profesionalisme guru juga diperhatikan oleh pemerintah.

PGRI sebagai induk organisasi yang mengayomi para guru, harus mampu berkiprah lebih baik lagi dalam melaksanakan program kerjanya. Sebab sampai saat ini, PGRI terkesan hanya milik elit tertentu, dan pengurusnya kurang membumi. Sehingga wajar banyak guru yang tak merasa memiliki induk organisasi seperti PGRI. Bahkan terdengar kabar ada pengurus PGRI yang tak mau dilengserkan padahal kinerjanya sama sekali tak ada.

Mereka-mereka yang tak puas degan kinerja PGRI akhirnya membentuk organisasi baru yang dibentuk bukan untuk menyayingi PGRI, tetapi menjadi mitra PGRI agar kualitas dan kompetensi guru menjadi lebih baik lagi dengan mengadakan berbagai pelatihan guru. Diantara organisasi itu adalah Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang diketui oleh Satria Darma dengan sekjennya Mohammad Ihsan.

IGI telah mampu membuktikan diri untuk terus menerus meningkatkan profesionalisme guru, dan menjadikan guru berkarakter. Semua program kerja IGI telah didukung oleh kementrian pendidikan nasional, disambut baik oleh menteri pendidikan nasional, Prof. Dr. Moh. Nuh.

Sebagai seorang guru, tentu saya banyak terlibat dalam kegiatan IGI ini, dan saya merasakan benar kehadiran IGI telah membawa warna baru bagi dunia pendidikan kita, khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru agar mampu profesional di bidang mata pelajaran yang diampunya.

Hal ini tentu membuat para guru senang, dan berbondong-bondong untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh IGI. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh IGI selalu ramai dipenuhi oleh para guru, dan mereka sangat antusias  dengan program-program IGI yang berpihak kepada peningkatan mutu pembelajaran.

Akhirnya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun buat para guru di Indonesia. Jadilah guru profesional yang berkarakter dan benahi karakter bangsa melalui pendidikan. Kita persiapkan generasi muda kita dengan pendidikan karakter yang membawa peserta didik menjadi cerdas dan berakhlak mulia.

TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Minim, Guru yang Melek IT

Laporan wartawan KOMPAS Robertus Benny Dwi Koesnanto

Kamis, 11 November 2010 | 19:38 WIB

M.LATIEF/KOMPAS.COMILUSTRASI: Selain sarana prasarana yang belum tersedia, banyak juga guru yang masih tergolong gagap teknologi tentang aplikasi berbagai program pengajaran.

DENPASAR, KOMPAS.com - Jumlah guru di Tanah Air yang melek teknologi informasi, khususnya untuk melengkapi media ajar di kelas, masih sedikit. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya ketersediaan sarana-prasarana hingga pelatihan.
Hal itu terungkap dalam Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) bagi 100 guru SMA/SMK di Denpasar yang diprakarsai Telkomsel di Sanur, Kamis (11/11/2010). Pelatihan itu merupakan wujud dari tanggung jawab sosial Telkomsel dalam bidang pendidikan serta internet sehat dengan menggandeng Musyawarah Guru Mata Pelajaran setempat.
Selain Denpasar, kegiatan serupa telah digelar di Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor, Padang, Cimahi, Semarang, Malang, Sidoarjo dan akan segera dilanjutkan pelatihan yang sama di berbagai kabupaten lain di seluruh Indonesia.
Pemateri dalam pelatihan itu, Tedy Setiawan, mengungkapkan umumnya guru yang ikut pelatihan serupa di kota-kota itu belum sepenuhnya menggunakan ICT dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain sarana prasarana yang belum tersedia, mereka juga masih banyak yang tergolong gagap teknologi tentang aplikasi berbagai program pengajaran.
"Mereka antusias untuk belajar dan memulainya di kelas. Modal awal ini harus ditindaklanjuti secara simultan oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah," kata Tedy.
Tedy mengungkapkan, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengembangkan teknik metodologinya, sedangkan pelatihan kali ini lebih menitikberatkan pada konten dengan banyak pendekatan ICT. Dia mengharapkan materi pelajaran yang disampaikan ke siswa diharapkan lebih menyenangkan, lebih mudah penerapannya, sekaligus para guru nantinya akan selalu mendapatkan update bahan ajar untuk diimplementasikan di sekolah masing-masing melalui forum di website www.telkomselsahabatguru.com.
Manager Telkomsel Denpasar Handrat Widjanarko mengungkapkan, sebagai kelanjutan pelatihan ini, Telkomsel juga telah memberikan sebuah wadah bagi para guru di Indonesia untuk saling bertukar pikiran sekaligus berinteraksi dengan sesama guru di seluruh Indonesia. Dalam aplikasi tersebut tersedia bahan ajar, solusi dan simulasi pemecahan soal, latihan soal, video tutorial, e-book, tips dan trik menjawab soal matematika, sekaligus forum komunikasi guru di Tanah Air.

Bahasa Asing Tetap Jadi Pengantar

Pendidikan: 12 Nopember 2010 suara merdeka

• Khusus Sekolah Internasional

SEMARANG- Meskipun bahasa ibu di setiap bangsa dianggap menjadi penentu keberhasilan Millenium Development Goals (MDGs) dalam konferensi internasional di Bangkok, belum lama ini, bahasa asing tetap penting, terutama sebagai pengantar di sekolah bertaraf internasional.

''Bahasa asing terutama Inggris harus tetap diperbolehkan jika digunakan di sekolah bertaraf internasional seperti RSBI. Pasalnya, bahasa ini mempunyai nilai daya saing yang tinggi dalam berkompetisi dengan bangsa lain,'' kata Ketua Pusat Pelatihan Bahasa Universitas Negeri Semarang (PPB-Unnes) Dr Abdurahman Faridi MPd, Kamis (11/11).

Dalam penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional, lanjut dia, sudah ada aturan dan undang-undangnya, bahwa bahasa Inggris tetap menjadi bahasa pengantar yang wajib digunakan. Apalagi bagi sekolah yang mempunyai jurusan bahasa.

Bahasa Indonesia dianggap bahasa ibu yang sudah mapan, karena biasa dipakai dan kemudian pada jurusan itu siswa diharapkan dapat menguasai bahasa asing lainnya seperti, Inggris, Jerman, Prancis, dan China.

Penggunaan bahasa ibu memang tetap menjadi utama bagi masyarakat lokal atau pedesaan, sebab bahasa tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri.

Namun, Faridi menuturkan, tidak ada salahnya untuk mengajarkan atau mempelajari bahasa asing mulai dari pendidikan dasar, meskipun tidak dijadikan sebagai bahasa pengantar.

''Dalam pembelajaran bahasa, baik bahasa lokal, nasional, ataupun asing, siswa harus merasa nyaman. Guru dalam mengajar juga perlu punya strategi dan metode yang menyenangkan dan sesuai dengan kaidah.''  (K3,H70-37)

RSBI/SBI Pemerintah Harus Berani Hentikan RSBI

Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu

Jumat, 5 November 2010 | 18:28 WIB

Ilustrasi: Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta untuk menghapuskan proyek rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah berstandar internasional di jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang dimulai sejak 2006. Pemerintah seharusnya fokus menjalankan kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga setiap sekolah di seluruh pelosok Tanah Air mencapai delapan standar nasional pendidikan (SNP).

Kemendiknas mendorong sekolah berlabel RSBI untuk melakukan pungutan kepada orangtua atau calon orangtua murid. Tak ada aturan mengendalikan pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

-- Ade Irawan

Pasalnya, proyek rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah berstandar internasional (RSBI/SBI) mendorong kastanisasi, antidemokrasi, dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Selain itu, program ini justru menciptakan hambatan bagi warga untuk mendapat pelayanan pendidikan berkualitas karena elitis bagi kelompok tertentu, padahal dana yang dikucurkan berasal dari APBN.
Demikian kesimpulan dari studi awal Proyek RSBI/SBI yang dilaksanakan Koalisi Pendidikan. Yang tergabung dalam koalisi ini antara lain serikat guru dari berbagai wilayah di Indonesia, Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, di Jakarta, Jumat (5/11/2010), mengatakan bahwa subsidi dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk setiap RSBI rata-rata mencapai Rp 1,5 miliar. Namun, pemerintah membebaskan sekolah dalam memungut uang dari calon orangtua atau orangtua murid.
Rata-rata pungutan masuk RSBI SD untuk SPP sebesar Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besar SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta.
Di SMA/SMK, besar SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.
Ade mengatakan, Kemendiknas mendorong sekolah berlabel RSBI untuk melakukan pungutan kepada orangtua atau calon orangtua murid. Tidak ada aturan untuk mengendalikan pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

RSBI/SBI Ah, Apanya yang Internasional?

Sabtu, 6 November 2010 | 10:29 WIB

Ilustrasi: Koalisi Pendidikan menilai, konsep RSBI tidak jelas, mutu pendidikan tidak bertambah baik, malah terjadi diskriminasi pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menghapuskan proyek rintisan sekolah bertaraf internasional yang dimulai sejak 2006. Karena konsepnya tidak jelas, mutu pendidikan tidak bertambah baik, malah terjadi diskriminasi pendidikan.

Kenyataannya, yang dikejar adalah fasilitas sekolah, penggunaan bahasa Inggris, dan jadi pembenar bagi sekolah melakukan pungutan. Ini keliru besar.

-- Mochtar Buhori

Pemerintah seharusnya fokus menjalankan kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga setiap sekolah di seluruh pelosok Tanah Air mencapai delapan standar nasional pendidikan. Proyek rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) dalam kenyataannya menciptakan hambatan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.
Demikian kesimpulan dari studi awal proyek RSBI/SBI yang dilaksanakan Koalisi Pendidikan. Tergabung dalam koalisi ini, antara lain, serikat guru dari berbagai wilayah di Indonesia, Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Secara terpisah, praktisi pendidikan Mochtar Buhori, Jumat (5/11/2010), mengatakan, konsep ”internasional” dalam RSBI tidak jelas. ”Standar internasional itu apanya? Kenyataannya, yang dikejar adalah fasilitas sekolah, penggunaan bahasa Inggris, dan jadi alasan pembenar bagi sekolah untuk melakukan pungutan. Ini keliru besar,” ujarnya.
Dana melimpah
Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, mengatakan, subsidi dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk setiap RSBI rata-rata mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun, ironisnya, pemerintah menutup mata ketika sekolah melakukan pungutan tanpa batas kepada orangtua siswa.
Dari hasil penelitian Koalisi Pendidikan, pungutan masuk RSBI sekolah dasar rata-rata SPP Rp 200.000 per bulan, sedangkan dana sumbangan pembangunan (DSP) mencapai Rp 6 juta. Di RSBI SMP, besarnya SPP sekitar Rp 450.000 dan DSP Rp 6 juta.
Di SMA/SMK, besarnya SPP Rp 500.000 dan DSP Rp 15 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya tes masuk dan biaya belajar atau studi banding ke sekolah di luar negeri.
Ade mengatakan, Kemendiknas mendorong sekolah berlabel RSBI untuk melakukan pungutan kepada orangtua atau calon orangtua murid. Tak ada aturan untuk mengendalikan pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, menjelaskan, secara konsep, program RSBI bertentangan dengan tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Program RSBI tidak berkontribusi signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.
”Pemerintah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan layanan pendidikan murah dan berkualitas,” kata Lody.
Secara teknis, program RSBI cenderung dipaksakan. Pelaksanaannya pun ”amatiran”, mulai dari sosialisasi, penentuan sekolah pelaksana, serta pemantauan dan evaluasi. Kualitas guru RSBI masih buruk, terutama dalam penggunaan bahasa Inggris. (ELN)

RSBI "Jago Ngomong Inggris Biar Tampak Keren? "

Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu

Jumat, 12 November 2010 | 10:39 WIB

ILUSTRASI: Dalam pembelajaran bahasa inggris, anak-anak justru didorong untuk mampu menguasai banyak kosa kata, bukan hanya dijejali dengan struktur bahasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah dan masyarakat saat ini telah menanamkan paradigma yang keliru bagi generasi muda dengan menempatkan hal-hal yang berasal dari luar negeri, khususnya dunia barat, sebagai tanda kemajuan dan internasional. Sementara itu, nilai-nilai ke-Indonesia-an, yang salah satunya bangga berbahasa Indonesia, semakin luntur.

Anak-anak sekarang merasa lebih keren kalau jago ngomong bahasa Inggris. Sementara kemampuan berbahasa indonesia justru dipelajari alakadarnya.

-- E Baskoro Poedjinoegroho

"Anak-anak sekarang merasa lebih keren kalau jago ngomong bahasa Inggris. Sementara kemampuan berbahasa indonesia justru dipelajari alakadarnya. Bahkan, banyak siswa yang merasa tidak senang dengan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ini kan aneh. Tetapi lingkungan sekeliling mereka juga memang lebih menghargai yang berbau asing daripada yang khas Indonesia," jelas E Baskoro Poedjinoegroho, Pembina Kolese Kanisius di Jakarta, Kamis (11/11/2010) kemarin.
Ia mengatakan, meskipun siswa Kanisius banyak yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, sekolah tidak serta-merta mengubah bahasa pengantar di sekolah dengan bahasa Inggris atau dua bahasa.
"Kami tidak ingin bahasa asing itu sebagai tempelan atau label saja. Sebab, kalau belajar bahasa bukan sekadar bisa menggunakan bahasa itu, tetapi juga kita memahami pola pikir masyarakat pengguna bahasa itu. Kami justru memperkuat karakter, supaya mereka tetap bangga menjadi anak Indonesia," papar Baskoro.
Pekerjaan besar sekarang ini, kata dia, adalah membuat anak-anak muda memiliki disiplin berbahasa. Para guru harus bisa membuat pelajaran bahasa indonesia itu menarik.
Jajang, Ketua Asosiasi Guru Bahasa Indonesia, mengatakan bahasa asing yang semakin menguat di sekolah merupakan tanda-tanda kurang baik untuk nasionalisme. Karena itu, guru-guru bahasa Indonesia mesti diperkuat profesionalisme mengajar bahasa Indonesia dengan metode-metode yang inovatif dan kreatif.
"Guru bahasa Indonesia belum berkembang kemampuannya untuk memakai model-model pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak di sekolah itu seharusnya belajar berbahasa, bukan belajar tentang bahasa," kata Jajang.
Keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik, kata Jajang, mesti diperkuat. Apalagi bangsa ini menghadapi persoalan dengan rendahnya minat baca dan kemampuan menulis. Belajar bahasa indonesia mesti bisa mendorong anak gemar membaca dan bisa menulis. Ini bisa dengan memperkuat bahasan soal sastra. Dengan anak banyak membaca, mereka bisa termotivasi untuk belajar banyak hal, termasuk bahasa asing," ujar Jajang.
Asep Tapip, guru Bahasa Inggris SMKN 15 Bandung, mengatakan pembelajaran bahasa inggris di sekolah semestinya disesuaikan dengan kebutuhan apakah untuk mampu bercakap-cakap, bekerja, atau ilmiah. Dalam pembelajaran bahasa inggris, anak-anak justru didorong untuk mampu menguasai banyak kosa kata, bukan hanya dijejali dengan struktur bahasa.

RSBI Tak Perlu Mentah-mentah "Copy Paste"

Jumat, 12 November 2010 | 11:52 WIB

BANGKOK, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak perlu melalui pendirian sekolah-sekolah berstatus rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Justru akan lebih efektif jika pemerintah memusatkan perhatian pada metode dan proses pengajaran, baik di RSBI maupun non-RSBI.

Biaya pendidikan di RSBI sebenarnya bisa murah jika kurikulum yang digunakan kurikulum buatan sendiri.

-- Hywel Coleman

Hal itu dikemukakan Head of English Development British Council Danny Whitehead yang memaparkan hasil penelitian Stephen Bax dari University of Bedfordshire, Inggris, di konferensi internasional ”Language, Education, and Millenium Development Goals (MDGs)”, Kamis (11/11/2010) di Bangkok, Thailand.
Bahkan, lanjut Whitehead, RSBI sebenarnya bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan tetap berdasarkan kurikulum nasional. Pemerintah tidak perlu mengambil mentah-mentah contoh kurikulum dari negara lain.
”Jangan justru mendahulukan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh,” kata Whitehead.
Hal senada diutarakan konsultan pendidikan di British Council Indonesia, Hywel Coleman. Ia mengaku khawatir RSBI justru menciptakan diskriminasi pendidikan yang semakin lebar. Apalagi, kurikulum RSBI sebagian diambil dari sekolah luar negeri.
”Biaya pendidikan di RSBI sebenarnya bisa murah jika kurikulum yang digunakan kurikulum buatan sendiri,” kata Coleman.
Ia khawatir, banyak anak yang tidak bisa menikmati pendidikan berkualitas baik, seperti di Pakistan dan Thailand. Karena sudah telanjur harus ada sesuai undang-undang, Whitehead dan Coleman menyarankan agar pemerintah mengawasi dan mengevaluasi RSBI, terutama efektivitas dalam pengajaran menggunakan bahasa Inggris.
”Sampai saat ini belum ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah tentang RSBI,” kata Whitehead. (LUK)

Kompas CetakSu